KUBET – 7 Respons Pakar Hukum, DPR RI, hingga Menlu Terkait Indonesia Siap Tampung Korban Gaza Palestina

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk berhati-hati jika ingin mengevakuasi warga Palestina. Sebab, realitas geopolitik Gaza tidak sederhana.

Pakar hukum dan politik Pieter C. Zulkifli menilai gagasan Presiden Prabowo itu memantik sejumlah pertanyaan kritis. Dia mempertanyakan seberapa realistis rencana tersebut dan bagaimana implikasi strategisnya bagi Indonesia.

Apalagi, Presiden Prabowo menyampaikan wacana itu dengan semangat kemanusiaan dan mengutip amanat konstitusi bahwa Indonesia harus aktif dalam menciptakan ketertiban dunia.

“Namun, niat baik saja tidak cukup. Realitas geopolitik Gaza jauh dari sederhana,” ucap Mantan Ketua Komisi III DPR RI dalam keterangannya.

Pieter Zulkifli mengingatkan bila wilayah Gaza dikepung ketat oleh Israel, baik dari sisi darat, laut, maupun udara, dengan kontrol perbatasan yang sebagian besar berada di tangan Mesir dan Israel. Tanpa koordinasi dan kesepakatan diplomatik yang matang, maka evakuasi semacam itu sulit diwujudkan.

“Pertanyaannya, apakah Indonesia telah menjalin negosiasi konkret dengan otoritas terkait, terutama Mesir dan Israel? Jika tidak, gagasan ini berisiko jatuh ke dalam ranah retorika belaka,” katanya.

Dalam konteks kemanusiaan global, kata Pieter Zulkifli, gagasan tersebut memang terdengar mulia. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, ada banyak aspek yang harus jadi pertimbangan matang, baik secara diplomatik, legal, sosial, maupun politik domestik.

Dia mengatakan pertama-tama gagasan ini patut diuji dari sisi konstitusional dan legal. Sebab, Indonesia bukanlah negara yang memiliki tradisi menerima pengungsi secara massal dari zona perang luar negeri, apalagi dalam skala ribuan orang.

“Hingga kini, pengelolaan pengungsi di Indonesia masih bersifat terbatas, lebih sebagai negara transit, bukan negara tujuan. Sistem hukum dan administrasi imigrasi Indonesia belum disiapkan untuk menampung eksodus pengungsi secara besar-besaran dan permanen,” kata dia.

Dia mengatakan Indonesia selama ini dikenal sebagai pendukung kuat kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional, namun tetap menjaga posisi hati-hati dan tidak turut campur dalam urusan teritorial.

Lalu, kata dia, yang paling penting ialah gagasan evakuasi itu perlu ditakar dengan jujur dalam konteks domestik. Misalnya, sejauh mana negara Indonesia telah berhasil mensejahterakan rakyatnya sendiri.

“Ketika angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan akses layanan publik di berbagai daerah masih menjadi persoalan nyata, mengimpor masalah kemanusiaan dari luar negeri tentu menimbulkan pertanyaan besar. Apakah negara telah begitu surplus dalam kapasitas anggaran, logistik, dan sistem sosial sehingga merasa mampu menampung beban tambahan? Gagasan ini juga dapat menimbulkan resistensi sosial dalam negeri,” ucapnya.

Kendati demikian, Pieter Zulkifli menyatakan Presiden Prabowo adalah seorang politisi ulung yang memahami pentingnya narasi besar dalam membangun legitimasi.

Dia mengamini di tengah transisi kekuasaan dan sorotan publik terhadap konfigurasi kabinet barunya, isu Palestina dapat menjadi panggung simbolik untuk menegaskan posisi moral dan memperkuat citra pemimpin berjiwa humanis di mata dunia. Namun, jika tidak disertai kesiapan struktural dan dukungan masyarakat luas, niat baik itu bisa menjadi bumerang.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli tak menampik kemanusiaan memang tak mengenal batas negara. Namun, kebijakan luar negeri tidak dapat dibangun semata atas dasar simpati dan moralitas.

“Ini menuntut ketelitian, rasionalitas, serta kesiapan institusional. Jika Prabowo benar-benar ingin menunjukkan komitmen pada rakyat Palestina, jalur yang lebih strategis adalah memperkuat diplomasi internasional, meningkatkan dukungan kemanusiaan konkret, seperti bantuan medis, logistik, dan pembangunan infrastruktur, serta menjadi pelopor gencatan senjata dan rekonsiliasi damai melalui forum-forum multilateral,” jelas Pieter.

Presiden Prabowo Subianto memastikan kesiapan Indonesia menampung korban konflik Gaza, Palestina untuk sementara. Hal itu disampaikannya sebelum melakukan kunjungan kenegaraan ke negara Timur Tengah, yakni UEA, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania.

Terkait hal itu, Mantan Ketua Umum PB HMI 2013–2015, Arief Rosyid Hasan, mendukung langkah Prabowo. Menurut dia, ini mencerminkan wajah Indonesia yang humanis.

“Ini adalah inisiatif kemanusiaan yang harus kita apresiasi. Rencana Presiden Prabowo untuk menyelamatkan warga Gaza mencerminkan wajah Indonesia yang humanis dan aktif dalam isu-isu internasional,” kata dia dalam keterangannya, Jumat 11 April 2025.

Arief menuturkan, dengan keinginan Prabowo tersebut, penting bagi seluruh elemen bangsa memberikan dukungan terhadap kebijakan ini.

“Sudah saatnya kita bersatu dalam misi kemanusiaan. Ini bukan hanya soal politik, tapi soal nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia,” ungkap dia.

Pembina Rabu Hijrah itu menuturkan, langkah evakuasi warga Palestina yang dimaksud Presiden Prabowo tidak sama dengan upaya pengosongan wilayah.

“Evakuasi ini adalah langkah penyelamatan warga sipil dari zona konflik, bukan pengosongan wilayah seperti yang mungkin disalahartikan oleh sebagian pihak. Ini murni tindakan kemanusiaan yang perlu didukung bersama,” ungkap dia.

Senada, Chairman Rabu Hijrah, Phirman Rezha memandang ini bentuk nyata dari pemerintah Indonesia terhadap penderitaan rakyat Palestina.

“Langkah Presiden Prabowo sangat tepat dan strategis. Evakuasi ini tidak hanya menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap kemanusiaan, tapi juga menguatkan posisi Indonesia dalam percaturan global sebagai negara yang konsisten dengan prinsip keadilan dan perdamaian,” kata dia.

Sekretaris Jenderal PP KAMII 2017-2019 ini berharap, kebijakan Prabowo tersebut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah.

Menurut Phirman, rencana Prabowo tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran sebagai negara yang tak hanya peduli pada urusan domestik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam upaya perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia di panggung dunia.

“Mari kita kawal dan dukung 1000%. Rencana ini adalah cerminan dari politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, namun tetap berpihak pada nilai-nilai universal. Dukungan semua pihak akan memperkuat diplomasi kemanusiaan kita,” tutup dia.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan mendukung kemerdekaan Palestina adalah bagian dari amanat konstitusi bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Meski begitu, ia mengingatkan agar Pemerintah mempertimbangkan dengan matang terkait rencana evakuasi warga Gaza korban perang ke Indonesia.

“Tugas sejarah kita adalah mendorong dan mendukung bangsa-bangsa untuk merdeka. Itu jelas disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, dalam konteks kemerdekaan Palestina, Indonesia wajib memberikan dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat 11 April 2025.

Politikus PDIP yang akrab disapa Kang TB itu pun menegaskan kemerdekaan Palestina adalah hak dasar yang harus diwujudkan, yakni merdeka di tanah air mereka sendiri, bukan di tempat lain.

“Kemerdekaan itu harus didapatkan oleh bangsa Palestina, merdeka di tanahnya sendiri yang menjadi hak mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka terusir,” tuturnya.

Terkait rencana pemerintah untuk mengevakuasi warga Palestina ke Indonesia, Kang TB memberikan apresiasi. Namun ia mengingatkan agar hal tersebut dilakukan dengan perhitungan yang sangat matang.

“Mengevakuasi mereka itu niat baik yang harus diapresiasi. Tapi harus dipertimbangkan secara matang. Apakah mereka yang dievakuasi itu warga Palestina yang sakit, terluka, dan bisa dipulihkan, lalu dengan mudah kembali ke tanah airnya?,” ungkap Kang TB.

Anggota Komisi Pertahanan dan Hubungan Internasional DPR tersebut menyoroti kemungkinan Israel akan menghalangi warga Palestina yang telah dirawat di Indonesia untuk kembali ke tanah airnya. Menurut Kang TB, hal ini justru bisa berujung pada pelemahan eksistensi warga Palestina di wilayahnya sendiri.

“Kalau mereka tidak bisa kembali, justru ini bisa sejalan dengan upaya penghapusan etnis (genosida) yang dilakukan Israel. Karena tujuan Israel adalah merebut wilayah dan mengusir warga Palestina,” tegasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengevakuasi warga Gaza di Palestina ke Indonesia. Prabowo menyebut akan mengevakuasi 1.000 orang pertama jika memungkinkan.

TB Hasanuddin pun mempertanyakan, apakah evakuasi besar-besaran ini merupakan kebutuhan mendesak dari warga Palestina, atau justru agenda terselubung pihak luar.

“Apa yang sebenarnya dibutuhkan Palestina? Apakah bantuan medis, logistik, atau evakuasi besar-besaran seperti yang pernah diusulkan Donald Trump? Kalau itu sejalan dengan ide Trump, patut kita waspadai. Karena pasti ada tujuan lain di baliknya,” ucap Kang TB.

TB Hasanuddin juga mengingatkan jika proses evakuasi tidak disertai dengan jaminan pemulangan, maka sebaiknya langkah tersebut ditunda.

“Mengevakuasi ribuan orang ke Indonesia harus dipikirkan dampak, efek, dan mekanisme pemulangannya. Kalau tidak bisa kembali, sebaiknya jangan dilakukan. Biarkan mereka merdeka di negerinya sendiri, dan kita harus mendukung sepenuhnya,” tutupnya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapan pemerintah untuk mengevakuasi para korban luka dan anak-anak yatim piatu akibat genosida Israel di Gaza, Palestina ke Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Sukamta mendukung rencana Presiden Prabowo dan berharap evakuasi korban luka dan anak-anak yatim piatu Palestina ke Indonesia bisa segera dilaksanakan.

“Setelah Israel melanggar secara sepihak perjanjian gencatan senjata, pengeboman terus dilakukan bahkan ditargetkan ke tenda-tenda pengungsian, petugas kemanusiaan dan wartawan, kondisi di Gaza yang dapat kita saksikan melalui foto dan video yang beredar sangat mengerikan,” kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu 9 April 2025.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia siap mengevakuasi warga Gaza, Palestina, yang terluka akibat serangan brutal di wilayah tersebut. Mereka akan dibawa ke Indonesia untuk mendapatkan perawatan medis.

Menurut Sukamta, evakuasi korban luka dan anak-anak yatim Palestina ini perlu diupayakan oleh banyak negara termasuk Indonesia, mengingat jumlahnya yang sangat besar.

“Ada sekitar 120 ribu korban luka-luka, lebih dari 38 ribu anak yatim. Ini jumlah yang sangat besar. Perlu ada bantuan komunitas internasional untuk ikut membantu warga Gaza,” sebut Sukamta.

Politikus PKS itu menyatakan, langkah evakuasi korban luka dan anak yatim ini berbeda dengan ide gila Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Gaza.

Menurut Sukamta, rencana evakuasi yang dilakukan Indonesia hanya bersifat sementara untuk membantu pemulihan luka dan juga healing trauma.

“Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, jika kondisi di Gaza sudah membaik, mereka akan dikembalikan ke tanah airnya,” tandas Sukamta.

Sukamta juga berharap dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Turki, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Yordania 9-15 April, akan ada solusi konkret penghentian segera genosida yang dilakukan Israel kepada warga Palestina.

Presiden Prabowo Subianto melempar wacana korban genosida Israel di wilayah Gaza untuk ke Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyambut baik rencana tersebut.

“Tentu ini adalah rencana mulia dari Presiden Prabowo, dengan alasan kemanusiaan. Hanya saja, harus disertai dengan rancangan dan rencana yang jelas agar upaya ini dapat berhasil serta menghasilkan apa yang kita harapkan,” kata Dave Laksono saat dikonfirmasi, Kamis 10 April 2025.

Namun, Dave mengingatkan perlu ada rancangan yang harus dipersiapkan matang, di antaranya perihal tempat tinggal hingga berapa lama warga Gaza Palestina berada di Indonesia.

“Tentunya, mereka disini tinggal di mana, pelayanan apa yang kita dapat berikan kepada mereka. Bagi anak-anaknya apakah disiapkan sekolah khusus, adakah pelatihan kerja untuk yang dewasa,” kata Dave.

Politikus Golkar itu juga menyatakan perlu ada batas waktu jelas berapa lama warga Gaza Palestina bisa mengungsi di tanah air.

“Berapa lama mereka tinggal disni. Hal-hal tersebut adalah bagian kecil dari yang harus, disiapkan oleh pemerintah sebagai tuan rumah akan tamu-tamu kita itu,” pungkas Dave.

Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan (Kemhan), Brigjen TNI Frega Wenas angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia.

Menurut dia, pihak Kemhan akan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo tersebut.

“Kementerian Pertahanan termasuk TNI tentunya bergerak atas perintah dari Presiden, jadi kita tahu bahwa presiden kita juga mantan menteri pertahanan. Namun saat ini saya belum monitor apakah ada petunjuk langsung ke Kementerian Pertahanan, ke Bapak Menhan terkait rencana tersebut,” kata Frega saat junpa pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 10 April 2025.

Dia menjelaskan, mengacu kepada kebijakan sebelumnya, Indonesia juga sudah pernah melaksanakan proses evakuasi terhadap para mahasiswa Palestina. Mereka kemudian dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Pertahanan (Unhan).

“Mahasiswa dari Palestina, sudah dua angkatan, mereka langsung berangkat dari sana kemudian melakukan adaptasi dan mengikuti perkuliahan. Jadi tentunya kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden, apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi termasuk juga pada saat sampai di Indonesia, Kementerian Pertahanan dan TNI tentunya siap karena kita punya infrastrukturnya, seperti rumah saki dan fasilitas kesehatan lainnya,” ungkap Frega.

Dia memastikan, dalam beberapa tugas yang memang terkait dengan operasi militer selain perang, TNI sudah berpengalaman untuk melalukan evakuasi korban, penyelamatan hingga pemulihan.

“Jadi tentu apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu akan kita pedomani selagi memang ada perintah, kita akan support penuh dengan sumber daya yang kita miliki baik di Kementerian Pertahanan maupun tentunya tentara nasional Indonesia (TNI),” jelas Frega.

Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina di tengah eskalasi konflik berkepanjangan di Gaza.

Setelah sebelumnya Presiden RI Prabowo Subianto memastikan kesiapan Indonesia untuk menampung korban perang Gaza, Palestina untuk sementara. Kini Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan hal serupa.

Ia menyampaikan arahan Presiden yang menekankan pentingnya solidaritas Indonesia terhadap Palestina melalui berbagai bentuk bantuan nyata.

Indonesia, menurut Sugiono, selama ini konsisten memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina. Komitmen tersebut juga tercermin dalam sikap tegas Indonesia yang terus mendorong penyelesaian konflik berdasarkan prinsip Solusi Dua Negara (two-state solution) serta penghentian segala bentuk kekerasan.

Menlu Sugiono menyatakan bahwa Indonesia siap memainkan peran lebih luas apabila diminta oleh semua pihak terkait. Salah satu bentuk dukungan konkret yang ditawarkan adalah kesiapan Indonesia untuk menerima korban perang dari Gaza, khususnya warga sipil, guna mendapatkan pengobatan dan perawatan medis di Indonesia.

Tak hanya korban luka, Indonesia juga menyatakan kesiapan menerima anak-anak yatim piatu korban perang yang membutuhkan dukungan pemulihan trauma.

“Apabila semua pihak menghendaki dan menyetujui, Indonesia siap menerima korban perang, terutama warga sipil, untuk pengobatan dan perawatan,” tegas Sugiono, seperti dikutip dari pernyataan resmi Kemlu RI yang diterima Liputan6.com, Kamis 10 April 2025.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kontribusi Indonesia dalam misi kemanusiaan, termasuk pengiriman Tim Kesehatan TNI ke Mesir dan Gaza.

Meski demikian, Pemerintah Indonesia dengan tegas menolak segala upaya yang mengarah pada pemindahan paksa atau relokasi permanen warga Palestina dari tanah kelahiran mereka.

Menlu Sugiono menegaskan bahwa perubahan demografi di wilayah Gaza merupakan pelanggaran hukum internasional yang tidak dapat diterima.

“Keberadaan mereka di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memindahkan warga Palestina dari Tanah Airnya,” ujarnya.

Untuk merealisasikan rencana ini, Indonesia saat ini tengah melakukan konsultasi dengan berbagai negara, termasuk Pemerintah Palestina. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan semata-mata demi kepentingan rakyat Palestina dan memperoleh dukungan luas dari negara-negara di kawasan.

Di tingkat nasional, Kementerian Luar Negeri akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempersiapkan aspek teknis pelaksanaan, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan para korban.

Waktu pelaksanaan program ini sendiri akan ditetapkan setelah seluruh konsultasi dan persiapan teknis rampung.