KUBET – Mantan Kapolres Ngada Ditahan, Begini Kronologi Kasus Narkoba dan Pencabulan AKBP Fajar Terungkap

Liputan6.com, Jakarta – Mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur dan penyalahgunaan narkoba.

Setelah melalui serangkaian pemeriksaan intensif di Divisi Propam dan Bareskrim Polri, AKBP Fajar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Pengumuman penahanan AKBP Fajar ini disampaikan dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Kamis, 13 Maret 2025.

Kasus pencabulan dan narkoba yang diduga dilakukan AKBP Fajar ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas aparat penegak hukum. Proses penyelidikan dan penyidikan yang transparan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Penangkapannya di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu itu mengejutkan publik. Berikut kronologi lengkap kasus yang menyeret mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar tersebut.

Penangkapan AKBP Fajar bermula dari informasi intelijen terkait dugaan penyalahgunaan narkoba. Tim gabungan Paminal Bidpropam Polda NTT dan Divpropam Polri langsung bergerak cepat dan menangkapnya di Kupang. Setelah diamankan, ia langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mabes Polri.

Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, membenarkan penangkapan tersebut dilakukan pada 20 Februari 2025. “Diamankan dan diperiksa di Mabes Polri oleh Propam (Mabes Polri),” ujar Irjen Pol Daniel, 3 Maret 2025.

Proses pemeriksaan ini dilakukan secara intensif dan melibatkan berbagai pihak terkait. Proses penyelidikan melibatkan sejumlah saksi yang mengetahui aktivitas AKBP Fajar. 

Selain kasus narkoba, AKBP Fajar juga terjerat dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur. Dugaan ini semakin menguat setelah Mabes Polri mengambil alih proses penyidikan untuk memastikan transparansi dan keadilan. Tim Propam Polri pun bekerja keras untuk mengumpulkan bukti dan keterangan saksi.

Mabes Polri mengambil alih kasus ini untuk memastikan proses hukum berjalan adil dan transparan. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Proses hukum terhadap AKBP Fajar menjadi perhatian publik dan mendapat pengawasan ketat.

Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa setiap aparat yang terlibat dalam kejahatan berat seperti narkoba dan pelecehan akan mendapatkan hukuman lebih tegas dibanding masyarakat sipil. Pernyataan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas kejahatan dan menegakkan hukum secara konsisten.

“Justru oknum terlibat sanksi hukum lebih berat karena disamping pengenaan hukum pidana narkoba, terkena hukuman kode etik dan disiplin sesuai aturan di satuan masing-masing entah itu oknum Polri dan TNI,” ujar Budi Gunawan dikutip dari ANTARA.

Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang, AKBP Fajar resmi ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini diumumkan oleh Brigjen Pol Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri. Ia langsung ditahan di Bareskrim Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Proses penetapan tersangka ini menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum, termasuk anggota kepolisian. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota kepolisian untuk selalu menjaga integritas dan profesionalitas.

Penetapan tersangka dan penahanan AKBP Fajar merupakan langkah penting dalam penegakan hukum. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas kejahatan dan memberikan keadilan kepada korban. Publik berharap kasus ini dapat diproses secara adil dan transparan.

Kompolnas turut memantau jalannya proses hukum terhadap AKBP Fajar. Lembaga ini memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. Kompolnas berperan penting dalam mengawasi kinerja kepolisian dan memastikan tidak ada penyimpangan.

Kompolnas bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran Kompolnas dalam pengawasan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Kehadiran Kompolnas diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh aparat.

Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Kompolnas berperan penting dalam mengawasi proses hukum ini dan memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini penting untuk menjaga integritas institusi kepolisian.

Kasus yang menimpa AKBP Fajar berdampak negatif terhadap citra Polri. Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan profesionalitas anggota kepolisian. Polri perlu melakukan evaluasi dan perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Polri perlu meningkatkan pengawasan internal dan memberikan pendidikan etika kepada seluruh anggotanya. Langkah-langkah ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki citra Polri dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap Polri sangat penting. Kasus ini menjadi peringatan bagi seluruh anggota Polri untuk selalu menjaga integritas dan profesionalitas. Polri perlu melakukan reformasi internal untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.